Jika upahnya bukan "layak huni", itu berarti *pembayar pajak* harus membayar tunjangan seperti kupon makanan.... dan pada dasarnya mensubsidi keuntungan perusahaan. Perusahaan yang menguntungkan harus mampu membayar upah yang layak huni, sehingga wajib pajak tidak harus mendukung seseorang dengan pekerjaan penuh waktu.